Koalisi NGO HAM didirikan tanggal 7 Agustus 1998 oleh 15 LSM dan Jaringan LSM di Aceh sekaligus menjadi anggota koalisi.  Mandat dari Koalisi NGO HAM adalah advokasi HAM dan kampanye HAM, yang bersifat nirbala, non partisan serta memiliki mandat untuk membangun aliansi dengan NGO Regional, Nasional maupun Internasional. Koalisi merupakan kumpulan NGO yang peduli dan konsern terhadap penegakan HAM di Aceh

Aceh kini menuju babak baru seiring dengan berjalannya proses perdamaian antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005. Proses damai yang kini berlangsung dinilai sudah berjalan efektif. Meski begitu tidaklah berarti semua permasalahan yang selama ini terjadi sudah mendapat jaminan kongkrit penyelesaiannya. Ataupun seluruh tahapan proses implementasi dari MoU berjalan sukses.

Koalisi NGO HAM Aceh sebagai salah satu kelompok masyarakat sipil (OMS), mempunyai peranan penting terhadap berlangsungnya sebuah kebijakan negara dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar warganya dalam tatanan hak sipil politik (sipol) dan ekonomi sosial budaya (ecosoc).

Bagi negara, pemenuhan hak keadilan ini menjadi hal penting bagi terbangunnya kembali kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah Indonesia, dimana hal tersebut selama ini sudah sangat menipis. Negara sejatinya memberi respon positif dengan melakukan kerja-kerja kongkrit yang mengarah pada pemenuhan tuntutan keadilan tersebut. Pengabaian terhadap tuntutan ini, tidak saja menjadi pelanggaran HAM yang baru, tetapi juga semakin semakin menguatnya resistensi rakyat Aceh kepada negara. Lebih jauh ini akan berpeluang lahirnya konflik perlawanan yang tidak tertutup kemungkinan lebih massif.

Menyadari pentingnya arti keadilan dan perdamaian, Koalisi NGO HAM akan terus berupaya melakukan aktifitasnya guna memberikan pressure kepada negara untuk mempercepat desakan publik terhadap tanggung jawab negara atas promosi, proteksi, dan pemenuhan HAM. Dengan ini kiranya bisa memberi sedikit ruang untuk membangun Aceh baru yang demokratis dengan menghormati dan menjunjung hak asasi manusia. Salam