Kamis, 24 April 2014 15:25
Koalisi NGO HAM Aceh

Anggota Koalisi NGO HAM Aceh

  1. PB-HAM Pidie
  2. PB-HAM Aceh Timur
  3. PB-HAM Aceh Utara
  4. Citra Desa Indonesia (CDI)
  5. YAPESMA
  6. LBH-APIK Aceh
  7. PB-HAM Aceh Barat
  8. PB-HAM Aceh Tengah
  1. JARI Aceh
  2. Yayasan Peduli Kawasan (YPK)
  3. PUSPA
  4. Lembaga Pembelaan Lingkungan dan HAM (LPLHa) Aceh
  5. PAPAN Aceh
  6. PB-HAM Aceh Selatan
  7. SUARA HATI RAKYAT (SAHARA)
  1. KONTRAS Aceh
  2. Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL)
  3. SULOH Aceh
  4. FLOWER Aceh
  5. WALHI Aceh
  6. Kelompok Kerja Transformasi Gender (KKTG) Aceh
  7. LEUHAM Aceh
  1. CORDOVA
  2. YADESA
  3. Yayasan Anak Bangsa (YAB) Aceh
  4. Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) Aceh
  5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh
  6. SPKP HAM Aceh
  7. Tim Pembela Kasus Aceh (TPKA)
Next
Previous

Parlemen Aceh Bakal Minim Perempuan

Senin, 07 April 2014 15:04 WIB Aktivis Koalisi NGO HAM Aceh mengkhawatirkan minimnya peluang caleg perempuan untuk terpilih dalam Pemilu 2014. Pasalnya, sangat sedikit caleg perempuan yang diberikan kesempatan untuk memaparkan visi dan misinya dalam kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh partai politik.

Qanun No 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh

Rabu, 02 April 2014 15:51 WIB Qanun No 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh

Gubernur dan Ormas Kutuk Insiden Bireuen

Rabu, 02 April 2014 15:40 WIB Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad juga mengirim siaran pers kepada Serambi untuk menanggapi penembakan di Bireuen tersebut. Menurutnya, sesuai catatan Koalisi NGO HAM, peristiwa ini merupakan tragedi terkeji dan tak berprikemanusiaan dari seluruh rangkaian kekerasan menjelang Pemilu 2014 di Aceh.

Peta Konflik dan Kekerasan 2013

Kamis, 09 Januari 2014 16:01 WIB Sebagai daerah post conflict tentu memantau pergerakan konflik di Aceh merupakan hal penting untuk mengantisipasi potensi-potensi konflik yang terjadi di masa datang. Untuk memantau potensi konflik tersebut, salah satu cara sederhana adalah melakukan pemetaan berdasarkan kekerasan dan konflik yang terjadi sebelumnya.

Muslihat di Balik BP2A

Kamis, 09 Januari 2014 15:03 WIB DIAM-DIAM DPRA dan Pemerintah Aceh sudah menggodok Rancangan Qanun Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) yang rencananya disahkan awal 2014 ini. Dengan hadirnya qanun tersebut, maka BP2A nantinya akan menjadi lembaga non-struktural yang mendapat pengakuan setara dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Posisinya akan setara dengan Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Baitul Mal Aceh dan juga Wali Nanggroe, serta bisa mengelola anggaran sendiri. Malah, belum lagi qanunnya disahkan, Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan dana BP2A sebesar Rp 80 miliar dalam anggaran 2014. Luar biasa!

Eagerly Anticipating the Aceh Truth Commission

Rabu, 18 Desember 2013 18:13 WIB BY: AHMADY - After a six-year delay, finally this month the Aceh Legislative Council is expected to pass a provincial bylaw, paving the way for the long-awaited Truth and Reconciliation Commission (TRC).

Menyongsong Tahun Kebenaran

Selasa, 10 Desember 2013 10:28 WIB Oleh Zulfikar Muhammad PERNYATAAN menyejukkan dilontarkan anggota Komisi A DPRA Nurzahri dalam sebuah pertemuan dengan aktivis HAM di Jakarta dan Medan. "Pokoknya Qanun KKR akan disahkan paling lambat Desember 2014," ujarnya. Pernyataan itu tentu saja mendapat apresiasi dari para pegiat HAM dan juga korban pelanggaran HAM di Aceh.

Artikel

Kekuasaan Membuat Lupa

Rabu, 15 Agustus 2012 18:44 WIB SETIAP tahun, di saat masyarakat Aceh memperingati Mou Helsinki 15 Agustus, perdebatan yang muncul ke permukaan selalu yang itu-itu saja. Semua pihak mengeluh soal penegakan hak asasi manusia yang sama sekali belum berjalan. Berkali-kali para korban pelanggaran HAM berteriak menuntut keadilan, tapi teriakan tersebut diabaikan begitu saja. Pemerintah seakan menganggap agenda penegakan HAM tidak terkait dengan perdamaian Aceh.

Qanun

Qanun No 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh

Rabu, 02 April 2014 15:51 WIB Qanun No 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh

Siaran Pers

Perkembangan Kasus Sabang

Senin, 12 Juli 2010 04:30 WIB Siaran Pers Koalisi NGO HAM Aceh Perkembangan Kasus Sabang ?DANDEN POMAL SABANG HARUS IKUT BERTANGGUNG JAWAB? Terkait kasus Pengrusakan rumah, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang dan perampasan paksa tanah milik Syahruddin warga kota sabang pada tanggal 14 Juni 2010 lalu. Tim

Find us on Facebook

Close