Oleh : KURDINAR

LATAR BELAKANG

Mendengar kata Aceh tidak pernah lepas dari berita yang tragis dan memilukan. Mulai dari eksploitasi Sumber Daya Alam, pemberontakan, peperangan dan konflik yang panjang hingga bencana alam gempa dan gelombang tsunami. Berita Aceh tidak hanya menjadi kosumsi nasional, namun sudah menjadi konsumsi masyarakat internasional, terlebih ketika tsunami melanda Aceh dan beberapa negara lainnya yang mengakibatkan ratusan ribu jiwa melayang.

Tulisan ini menyajikan sekelumit perjuangan kelompok masyarakat Aceh dalam beberapa rangkaian perjuangan yang berbeda, mulai dari perlawanan bersenjata hingga menuju perdamaian serta advokasi terhadap RUU tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang harus mampu mengakomodir banyak kepentingan politik antara pihak-pihak yang selama ini bertikai, terutama Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Diakui atau tidak, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh mempunyai andil yang sangat besar terhadap kondisi Aceh saat ini. Aceh telah mempunyai undang-undang pemerintahan sendiri melalui UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006. Namun demikian, rakyat Aceh juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan selama ini, bahkan tidak sedikit rakyat yang tidak bersalah telah menjadi korban selama konflik berlangsung. UU Pemerintahan Aceh merupakan implementasi dari butir-butir kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia yang telah dilaksanakan pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Banyak pihak yang mengatakan bahwa kesepakatan damai terwujud karena intervensi banyak pihak terutama dunia internasional pasca gempa bumi dan tsunami di Aceh. Namun demikian, hal ini tentu tidak terlepas dari perjalanan dan sejarah panjang konflik di Aceh yang penuh dengan darah dan luka.