Reformasi politik di pentas nasional, menyingkirkan Presiden Soeharto dari tampuk kuasa. Demam demokrasi pun mengalir deras ke Aceh. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama bertahun-tahun, mulai disingkap dan diungkapkan terbuka ke publik.

Berbagai upaya pencarian fakta, advokasi dan kampanye hingga ke berbagai belahan dunia, kian gencar dilakukan. Pertanggungjawaban negara atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh tak henti disuarakan, agar pelaku diadili dan para korban segera memperoleh keadilan.

Dalam semangat dan suasana kebatinan semacam itulah Koalisi NGO HAM Aceh didirikan, pada 7 Agustus 1998. Sebagai lembaga advokasi hak asasi manusia, Koalisi NGO HAM Aceh bersifat nirlaba, non partisipan dan memiliki mandat membangun aliansi dengan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Sejak berdiri, Koalisi NGO HAM Aceh merupakan kumpulan institusi masyarakat sipil yang peduli terhadap pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Aceh. Kini, Koalisi NGO HAM Aceh beranggotakan 29 lembaga yang berkonsentrasi pada berbagai isu terkait hak asasi manusia.