Tiga pokok perkara pidana yang diatur oleh Qanun No 12/03, Qanun No 13/03, dan Qanun No 14/03, yaitu pembahasan tentang Khamar (Minuman Keras), Maisir (Perjudian) dan Khalwat (Mesum), menjadi bagian yang tidak dapat dielakkan dari upaya penegakan HAM di Aceh. Berikut adalah gambaran implementasinya sepanjang periode Juli 2009 hingga 2010. Grafik.1 menunjukkan bahwa dalam implementasinya, fokus penekanan syariat Islam menjadi sangat intens pada hukum khalwat. Sedangkan razia yang dilakukan aparat Wilayatul Hisbah (WH) juga lebih menekankan pada aspek pakaian khususnya pakaian wanita. Aceh Barat misalnya mengeluarkan aturan / qanun tersendiri menyangkut pengaturan cara berpakaian wanita baik yang menjadi warga daerahnya maupun wanita yang datang berkunjung / melintas di daerah tersebut. Pada beberapa kasus, masyarakat yang merasa wilayah atau desanya ‘dikotori’ mengharuskan pelaku membayar sejumlah denda adat dengan menyerahkan sejumlah uang. Dalam beberapa peristiwa, penerapan hukum khalwat justru memunculkan tindak kekerasan baru, antara lain : tindakan penganiayaan, tindakan pemerasan dan tindakan pelecehan seksual. Kasus yang sempat menjadi sorotan media lokal, nasional bahkan internasional, yaitu kasus peng-arakan pelaku khalwat yang dikategorikan tindakan pelecehan seksual, dimana pelaku (laki-laki dan perempuan) yang tertangkap berkhalwat di-arak ke meunasah dalam keadaan tanpa busana. Tindakan aksi massa yang terlibat dalam penindakan pelaku khalwat juga seringkali dibarengi oleh tindak penganiayaan, dan bahkan pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat. Grafik 2 menunjukkan bahwa sekitar 41% tindakan penggerebekan pelaku khalwat selalu dibarengi oleh tindak anarkhis yang dilakukan massa. Beberapa bentuk aksi massa yang sering terjadi antara lain : di arak massa, dipukuli beramai-ramai, atau Pelaku dimandikan air comberan.